Jakarta, – Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di seluruh wilayah Indonesia pada Mei hingga Agustus 2026. Sensus ini dilaksanakan untuk memotret beragam aktivitas usaha, mulai dari usaha rumahan dan toko kecil hingga industri besar dan bisnis digital, untuk menghadirkan gambaran ekonomi Indonesia yang lebih lengkap. Pelaksanaan SE2026 merupakan upaya BPS memperkuat transformasi statistik nasional, yakni menghadirkan gambaran ekonomi nasional yang lebih lengkap.
Lewat SE2026, BPS mendata berbagai jenis usaha untuk melihat bagaimana ekonomi Indonesia tumbuh dan berubah. Data yang terkumpul menjadi bekal dalam menentukan arah pembangunan ekonomi lima hingga sepuluh tahun ke depan, sekaligus landasan bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran. BPS mengaitkan sensus ini dengan gerakan #SadarStatistik yang mengajak mesyarakat memahami bahwa data statistik berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan SE2026 juga disandingkan dengan dua tahun perjalanan transformasi statistik BPS, upaya menghadirkan statistik yang berdampak.
Kebutuhan akan sensus ini berangakat dari kenyataan bahwa ekonomi Indonesia tidak berhenti berubah. BPS menggambarkan perjalanan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak dari jual-beli melalui barter, ke usaha rumahan, ke toko kecil, hingga bisnis digital. Setiap tahap membawa bentuk usaha baru. Karena itu, cara melihat dan mencatat kegiatan ekonomi juga perlu ikut berubah. Menurut BPS, data yang tidak mengikuti perubahan tersebut berisiko menghasilkan potret ekonomi yang tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Sensus menjadi salah satu cara untuk memastikan potret itu tetap diperbarui secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan sebagain sampel usaha.
Melalui SE2026, BPS mendata berbagai jenis usaha untuk melihat bagaimana ekonomi Indonesia tumbuh dan berubah. Cakupannya tidak dibatasi pada usaha berskala besar. Usaha yang dijalankan dari rumah, usaha kecil di lingkungan permukiman, dan aktivitas ekonomi berbasis digital yang kian berkembang juga termasuk dalam pendataan. Pendekatan yang luas ini dimaksudkan agar gambaran yang dihasilkan tidak hanya menangkap sektor yang sudah mapan, tetapi juga bentuk-bentuk usaha baru yang selama ini lebih sulit terpotret. Dengan cakupan seperti itu, BPS berharap sensus dapat memperlihatkan keragaman pelaku ekonomi secara lebih utuh, dari yang berskala paling kecil hingga yang paling besar.
Pelaksanaan di lapangan melibatkan 251 ribu petugas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah petugas yang besar dibutuhkan karena usaha yang didata sangat beragam dan berada di banyak lokasi, dari kawasan perkotaan hingga daerah lain di berbagai penjuru Nusantara. Petugas bertugas mendata pelaku usaha agar informasi yang terkumpul mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
Di luar tujuan pengumpulan data, BPS menilai SE2026 memiliki dimensi pemberdayaan. Pelibatan ratusan ribu petugas membuka peluang kerja bagi masyarakat, sekaligus mengajak lebih banyak orang berkontribusi dalam pembangunan. Sensus menjadi kegiatan yang meilbatkan masyarakat secara langsung, baik sebagai pelaksana pendataan mauoun sebagai pelaku usaha yang didata. Pelibatan ini juga mendekatkan kegaitan statistik kepada masyarakat, sehingga pemahaman tentang pentingnya data dapat tumbuh dari pengalaman langsung di lingkungan masing-masing.
Bagi pelaku usaha, partisipasi dalam sensus berarti ikut memastikan bahwa usahanya tercatat dalam gambaran ekonomi nasional. BPS menekankan bahwa dukungan masyarakat menjadi bagian penting agar sensus dapat memetakan potensi ekonomi nasional dengan baik. Dengan keterlibatan tersebut, usaha dari berbagai skala, dari toko kecil dan usaha rumahan hingga industri besar dan bisnis digital, diharapkan sama-sama terwakili dalam data yang kelak digunakan untuk merumuskan kebijakan. Semakin banyak usaha yang tercatat, semakin utuh pula gambaran yang dapat disajikan kepada publik dan pengambil keputusan.
Ragam usaha di Indonesia tersebar di banyak wilayah, dan karena itu BPS menegaskan bahwa SE2026 tidak bisa berjalan sendirian. Keberhasilan pendataan bergantung pada dukungan berbagai pihak dan partisipasi masyarakat. Untuk memperluas jangkauan, BPS memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, KEK, dan KI. Koordinasi ini bertujuan memperluas cakupan pendataan sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha di kawasan-kawasan tersebut. BPS menyebut kolaborasi ini sebagai langkah penting agar semakin banyak aktivitas ekonomi dapat terpotret dengan baik. Pemerintah daerah berperan karena memiliki kedekatan dengan pelaku usaha di wilayahnya, sedangkan KEK dan KI menjadi pusat berbagai aktivitas usaha yang perlu tercakup dalam pendataan. BPS berharap semangat kolaborasi yang terbangun selama pendataan dapat terus terjaga pada tahapan berikutnya.
Langkah ini penting agar semakin banyak aktivitas ekonomi dapat terpotret dengan baik. Sensus yang cakupannya timpang akan menghasilkan gambaran yang bias, misalnya terlalu menonjolkan usaha formal yang mudah dijangkau dan kurang merekam usaha kecil atau digital yang berpindah-pindah. Kerja sama dengan berbagai pihak diharapkan menutup celah tersebut, sehingga hasil akhirnya benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, bukan hanya sebagian dari kenyataan.
Hasil SE2026 diharapkan menjadi bekal penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi lima hingga sepuluh tahun ke depan. BPS juga menyebut data sensus akan menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, karena sensus ini berupaya memetakan potensi ekonomi nasional secara lebih menyeluruh. Semakin lengkap gambaran yang tersedia mengenai aktivitas usaha di berbagai daerah, semakin besar pula kesempatan bagi perencana kebijakan untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan. Data yang akurat dan terkini juga membantu menyiapkan kebijakan yang tidak hanya bersifat umum, tetapi menjawab kebutuhan tiap wilayah dan jenis usaha.
Bagi perumusan kebijakan, gambaran yang lebih lengkap tentang struktur dan sebaran usaha memberi pijakan yang lebih kuat dibandingkan data yang terbatas pada sektor tertentu. Pemerintah pusat maupun daerah dapat memanfaatkan data tersebut untuk membaca di mana aktivitas ekonomi berkembang dan di mana masih diperlukan dukungan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan perkiraan semata. Inilah alasan BPS menempatkan SE2026 sebagai langkah penting dalam menyiapkan landasan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Setelah pendataan lapangan selesai, data yang terkumpul memasuki tahap pengolahan dan penyusunan hasil sebelum dapat dimanfaatkan. Tahap ini penting agar informasi yang dihimpun dari ratusan ribu petugas di berbagai wilayah dapat disajikan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil sensus diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak, mulai dari pemerintah dan pelaku usaha hingga akademisi dan masyarakat umum yang membutuhkan gambaran ekonomi yang lebih lengkap.
BPS memandang data statistik sebagai sesuatu yang tidak sekadar berisi angka. Di balik setiap usaha yang didata, ada cerita tentang bagaimana ekonomi masyarakat terus bergerak dan berkembang. Melalui SE2026, BPS berupaya menangkap cerita-cerita tersebut dan mengubahnya menjadi gambaran ekonomi yang lebih lengkap. Gambaran itulah yang diharapkan menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih tepat, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar berguna bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat transformasi statistik yang terus diperkuat BPS, yaitu menjadikan data sebagai cermin kondisi ekonomi yang sesungguhnya.
Data statistik tidak hanya berguna bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat yang menjalankan roda ekonomi sehari-hari dan menjadi sumber cerita di balik setiap data.
(Red)
Komentar