Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan komitmennya dalam menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihimpun BPS akan diagregat untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan individu.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh proses pengumpulan dan pengolahan data sensus tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Kami tidak merekap data pajak individu. Yang dihasilkan adalah statistik mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, yang disajikan dalam bentuk agregat untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan.,” ujar Amalia.
Penegasan ini penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait penyalahgunaan data. “Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami pastikan rahasia data terjaga,” kata Amalia.
Kerahasiaan data responden dijamin secara tegas dalam Pasal 21 UU No. 16/1997 tentang Statistik. Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan tersebut juga berlaku bagi petugas statistik sebagaimana diatur dalam Pasal 24.
BPS juga telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjamin keamanan sistem dan aplikasi pendataan sensus.
“Informasi yang masyarakat berikan akan dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,” tegas Amalia.
Amalia menjelaskan, hasil sensus akan diolah menjadi data agregat di tingkat wilayah, sektor, dan karakteristik usaha. Data inilah yang akan dipublikasikan melalui berbagai kanal dan produk statistik BPS dan digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan.
“Data sensus akan memetakan kondisi masing-masing daerah secara lengkap,” tuturnya. Dengan begitu pemerintah dapat melihat sektor yang berpotensi berkembang maupun kelompok usaha yang selama ini belum terjangkau kebijakan.
Amalia juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan menjawab dengan jujur. Karena akurasi data adalah fondasi utama dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran, termasuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Partisipasi masyarakat membantu pemerintah mendapatkan data yang akurat dan mutakhir sehingga pengambilan kebijakan terkait pembangunan akan lebih baik,” pungkas Amalia.
(Red)
Komentar