Minim Prestasi, Kapolda Kalbar Dikritik Terkait Maraknya Ilegal Logging

PONTIANAK – Praktisi Hukum yang juga Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi, menyoroti kinerja Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, yang dinilai minim prestasi dalam penegakan hukum.

Kritik ini mencuat menyusul maraknya aktivitas ilegal logging, ilegal mining, dan perampasan hak tanah masyarakat oleh perusahaan sawit yang hingga kini belum menyentuh korporasi pelaku.

Menurut Herman Hofi, sejauh ini tindakan yang diambil aparat kepolisian hanya sebatas pernyataan penegakan hukum tanpa realisasi nyata di lapangan.

“Hampir tidak ada prestasi dalam kinerja Kapolda Kalbar. Penegakan hukum hanya sebatas statemen. Faktanya, ilegal logging, ilegal mining, dan perampasan hak tanah masyarakat oleh perusahaan sawit tidak ada satu pun korporasi yang ditindak,” tegasnya, Rabu (29/01/2025).

Ia juga menyoroti bahwa penindakan terhadap ilegal logging sejauh ini hanya sebatas penyitaan kayu yang sudah diangkut ke dalam kota, sementara aktor-aktor besar di balik praktik tersebut dibiarkan bebas.

“Kasus ilegal logging yang sampai ke pengadilan hampir tidak ada. Paling-paling hanya sopir yang mengangkut kayu yang menjadi korban,” tambahnya.

Kritik ini muncul di tengah sorotan terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota polisi berinisial SL dalam aktivitas ilegal logging di Kalimantan Barat.

SL disebut-sebut memiliki gudang penampungan kayu yang diduga ilegal di kawasan Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Selain itu, Herman Hofi juga mengaitkan maraknya deforestasi di Kalbar dengan bencana banjir yang melanda beberapa kabupaten belakangan ini.

“Banjir yang terjadi adalah bukti nyata adanya deforestasi besar-besaran. Jika penegakan hukum berjalan efektif, seharusnya dampak lingkungan seperti ini bisa diminimalisir,” ujarnya.

Pernyataan ini semakin memperkuat desakan agar aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalbar, bertindak lebih tegas dalam memberantas kejahatan lingkungan yang semakin meresahkan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait kritik tersebut.

(Red)